Sabtu, 24 Juli 2021
Pemerintahan

GELAR DISEMINASI PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021, PEMKAB HSU WUJUDKAN PBJ TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar kegiatan Diseminasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Kegiatan yang digelar Kamis (27/5/2021) dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Akhmad Rifaniansyah, bertempat di Gedung Agung.

Pada sambutannya Asisten mengatakan, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kadang ditemukan potensi pelanggaran hukum.

Hal itu maka Pemerintah Kabupaten HSU menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan profesional.

“Kami yakin nantinya peserta kegiatan ini  dapat meningkatkan kemampuan dalam keahlian teknis dan menerapkannya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten HSU ini.” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah HSU, Abu Musyafa Akhmad menjelaskan, kegiatan ini merupakan program yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh bagian PBJ terkait perubahan Perpres pengadaan barang dan jasa.

“Kita berharap kepada seluruh SKPD agar melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres yang baru dan memberikan manfaat sehingga seluruh proses pengadaan barang dan jasa aman dan menjadikan HSU lebih sejahtera kedepannya.” harapnya.

Menurut Mina Ayu Ros Wyda, selaku narasumber Diseminasi Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan Barang/Jasa, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang penting harus benar-benar ada perencanaan dan persiapan yang matang sehingga akan mempermudah pelaksanaannya nanti.

Lebih lanjut, pengadaan barang dan jasa segmennya terbagi menjadi dua yaitu, Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Nantinya PA dan KPA harus mengetahui tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang terbaru yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dimana peraturan yang terbaru ini merupakan perubahan dari peraturan yang terdahulu yang menjadikan peran PA dan KPA sangat penting baik dalam hal perencanaan dan anggaran sehingga proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan akuntabel.” jelasnya. (Diskominfo/rahman)

Leave a Response

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Dinas Kominfo HSU
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
error: Konten di lindungi !!
%d blogger menyukai ini: